Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi pidana denda bagi pengendara
kendaraan bermotor yang tidak memenuhi ketentuan kelengkapan
keselamatan berlalu lintas. Ketentuan ini berlaku terhadap pengguna jalan
yang tidak memakai helm, tidak memiliki SIM dan menerobos lampu
merah. Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi denda terhadap
pelanggaran lalu lintas masih menghadapi berbagai kendala, sehingga tidak
efektif dalam menertibkan pengendara kendaraan bermotor. Hal tersebut
juga tercermin dari masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Maka perlu dikaji lebih
mendalam faktor penghambat dan pendukung penerapan sanksi denda.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
efektivitas penerapan sanksi denda dalam menertibkan pelanggaran lalu
lintas oleh pengendara kendaraan bermotor, faktor-faktor yang memengaruhi
efektifitas penerapan sanksi denda, serta hambatan dan upaya yang
dilakukan dalam penerapan sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan
(field research) dengan melakukan wawancara terhadap hakim dan aparat
penegak hukum terkait, serta penelitian kepustakaan (library research)
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur
hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi denda bagi
pelanggar lalu lintas sudah sesuai dengan undang undang tetapi belum
menurunkan angka pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Karena sanksi denda diberikan pada
angka minimal yang tidak menimbulkan kesadaran hukum. Faktor
penghambat rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena minimnya
budaya tertib berlalu lintas, inkonsistensi penegakan hukum dan anggapan
bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran ringan. Faktor
pendukung dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah ketentuan hukum yang jelas
dan profesionalitas penegak hukum dalam melaksanakan razia rutin.
Disarankan kepada hakim perkara lalu lintas agar menjatuhkan sanksi
denda maksimal kepada pelanggar lalu lintas, kepada satuan lalu lintas
untuk berkolaborasi dengan pengadilan dalam penggunaan teknologi
berbasis elektronik untuk menertibkan pengguna kendaraan bermotor