Dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UUKSDAE) menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”. Dalam prakteknya masih terjadi tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling, untuk menjelaskan perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling serta untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling.
Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (library Research) dengan cara mempelajari literatur perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini serta data penelitian lapangan (field research) dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas.
Hasil penelitian menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling adalah faktor ekonomi, adanya kesempatan, lemahnya penegakan hukum, adanya penampung, faktor kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang serta faktor kawasan hutan yang semakin gundul, perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan sisik trenggiling adalah mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum ditinjau dari hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa serta hambatan dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar jenis trenggiling diantaranya jumlah penyidik ppns kurang, kurangnya dukungan masyarakat, minimnya alat kelengkapan saat penyelidikan serta tidak ada kerjasama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat serta upaya untuk menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa liar jenis Trenggiling yaitu melakukan sosialisasi maupun penyuluhan larangan memburu hewan yang dilindungi, Melakukan patroli dan razia operasi fungsional maupun operasi gabungan, melakukan koordinasi antar aparat penegak hukum.
Disarankan agar lebih meningkatkan kinerjanya baik peningkatan sumber daya aparatur maupun alat kelengkapan infrastruktur, diharapkan agar dapat memberikan sanksi hukuman yang tegas kepada para pelaku serta diharapkan agar melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat.