Berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dengan menjatuhkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara. Adapun Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP
2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Penelitian ini bertujuan menjelaskan Bagaimanakah Pertanggung jawaban Pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana Narkotika serta Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian
Metode penelitian dari penulisan ini mengunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan (buku-buku), teori- teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data Primer ( mewawancarai) kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung
Hasil dari penelitian ini Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian. Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan subyek hukum militer, namun karena profesinya anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi. Terdapat beberapa hal yang tidak bersesuaian di dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Ade saputra bin muslim akasah.
Perlunya dilakukan pengawasan terhadap Anggota Kepolisian agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika, serta unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam suatu perkara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum demi menjunjung tinggi keadilan.