Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam stabilitas sistem perbankan. Namun dana simpanan mitra (penyimpan) di lembaga keuangan syariah yang belum terlindungi, yang seharusnya dana yang disimpan bisa ditarik kapan saja ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan karena lembaga tersebut tidak bisa mengembalikan dananya dan pihak tersebut membatasi limit si penyimpan.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap nasabah penyimpan dana simpanan di Lembaga Keuangan Syariah. Menjelaskan Faktor penyebab belum terlindunginya dana simpanan. Menjelaskan Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa terkait dana simpanan.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa bentuk perlindungan hukum yang diterapkan antara lain melalui regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh. Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki sistem manajemen dan pengendalian intern yang baik, serta memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana nasabah. Adapun Faktor penyebab mitra belum terlindungi adalah kurangnya informasi dan edukasi tentang perlindungan terhadap penyimpanan. Banyak mitra yang belum memahami tentang perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk menggunakannya. Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa terkait masalah Transparansi Informasi dan Likuiditas dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu, memastikan bahwa lembaga keuangan syariah melaporkan semua informasi yang berkaitan dengan keuangan dan operasinya secara transparan dan akurat dan harus memastikan bahwa mereka bisa menarik dana mereka kapan saja jika mereka membutuhkan.
Disarankan kepada Lembaga Penjamin Simpanan agar sepenuhnya menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah. Dan disarankan kepada Lembaga keuangan Syariah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Karena bagi nasabah mereka harus memastikan bahwa mereka bisa menarik dana kapan saja mereka butuhkan, dan harus memberikan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana, alokasi dana, dan hasil yang diharapkan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.