Perceraian Akibat Perselingkuhan Perspektif Hukum Islam Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Analisis Putusan Perkara Nomor 267/PDT.G/2022/MS. BNA)

Khairina Arifin, 1901110132 (2023) Perceraian Akibat Perselingkuhan Perspektif Hukum Islam Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Analisis Putusan Perkara Nomor 267/PDT.G/2022/MS. BNA). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Aceh.

[thumbnail of SKRIPSI.pdf] Text
SKRIPSI.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of FORM B.pdf] Text
FORM B.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (228kB)

Abstract

Pasal 77 ayat (1) kompilasi hukum Islam menyebutkan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat. namun dalam perkawinan tidak selamanya berjalan baik, terkadang pasangan suami-isteri dihadapkan pada permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian. salah satunya penyebab terjadinya perceraian yaitu karena salah satu pihak berselingkuh.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan hal-hal yang mendorong penggugat mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Untuk menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah terhadap perceraian akibat perselingkuhan antara penggugat dan tergugat. Untuk menjelaskan akibat hukum terhadap penggugat dan tergugat dengan putusnya perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dari internet, jurnal, literatur, makalah dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa yang mendorong penggugat mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh karena adanya pengkhianatan dan ketidakmampuan memaafkan atau memperbaiki hubungan. Pertimbangan majelis hakim terhadap percerarian akibat perselingkuhan antara penggugat dan tergugat adalah karena upaya mendamaikan dan mediasi tidak berhasil, maka hakim lihat dari pokok dalil gugatan yaitu bukti elektronik, berupa surat, dokumen, foto, video, serta dua orang saksi. Adapun akibat hukum terhadap penggugat dan tergugat dengan putusnya perkara berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh adalah Putusnya perkawinan yaitu tidak ada ikatan suami istri lagi, tidak bisa rujuk karena cerai gugat, jika menikah lagi dibolehkan tetapi dengan syarat tertentu, hak asuh anak yang masih dibawah umur maka istri yang akan mendapatkan hak asuh anak dan kewajiban ayahnya adalah memberi hak hidup.
Diharapkan bagi pihak suami maupun istri pentingnya akhlak dan pergaulan yang baik karena keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk menjadikan akhlak rumah tangga sebagai pedoman yang utama. Pertimbangan Hakim dalam Perselingkuhan suami bukanlah satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan. Pengakuan perselingkuhan sebagai faktor yang relevan. Peraturan hukum harus mengakui perselingkuhan sebagai faktor yang relevan dalam kasus perceraian. Ini memungkinkan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk mempertimbangkan perselingkuhan sebagai indikator ketidakpatuhan dalam ikatan pernikahan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: H. M Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords: Perceraian, Perselingkuhan, Hukum Islam, Putusan Perkara Nomor 267/PDT.G/2022/MS. Bna
Subjects: 340 Ilmu Hukum > 346 Hukum Perdata
Divisions: FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum
Depositing User: Repository 2
Date Deposited: 18 Sep 2026 08:46
Last Modified: 18 Sep 2026 08:46
URI: http://repository.unmuha.ac.id/id/eprint/3824

Actions (login required)

View Item
View Item