Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sering didapati banyak sekali perkara perbuatan melawan hukum khusunya di bidang pertanahan yang mana terhadap perkara tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap perkara perbuatan melawan hukum dalam putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bna, menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bna, menjelaskan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah dalam perkara Perbuatan melawan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bna.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang didapat dari wawancara atau pengamatan langsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan wawancara responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap perkara perbuatan melawan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bna penggugat dapat membuktikan dali-dalil gugatan dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dan tergugat tidak dapat menyanggah dalil-dalil dalam gugatan. Majelis Hakim menilai bahwasanya terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini dan menyatakan perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Bna yaitu tergugat I menggantikan kerugian yang timbul, tergugat II mengosongkan, membongkar semua bangunan yang ada diatas tanah terperkara dan menyerahkan tanah terperkara kepada penggugat dalam keadaan kosong. Upaya hukum yang ditempuh oleh pihak yang kalah yaitu upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Diharapkan kepada Hakim agar tetap konsisten dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta tidak merugikan pihak manapun, kepada masyarakat yang ingin menyewa suatau tanah atau bangunan agar mencari tahu terlebih dahulu tentang kepemilikan tanah atau bangunan agar tidak terjadi hal yang serupa lagi.