Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak pekerja tanpa diskriminasi. Pasal 50A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya berhak menerima pengehasilan tetap setiap bulan dan mendapatkan jaminan sosial dibidang kesehatan dan dibidang ketenagakerjaan. Namun faktanya tidak ada perlindungan bagi tenaga kerja status honorer dikantor desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada tenaga honorer perangkat kampung, untuk menjelaskan faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung, untuk menjelaskan upaya yang ditempuh dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan
Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung dilakukan dengan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dilingkungan kerja, faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung terjadi karena faktor hambatan internal dan faktor hambatan eksternal, upaya yang ditempuh dalam melakukan perlindungan hukum bagi tenaga honorer perangkat kampung dengan cara melaksanakan sosialisasi bagi perangkat desa dan BPK kampung, merekomendasikan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih memperhatikan lagi perlindungan terhadap tenaga honorer perangkat kampung agar hak-hak dan kewajiban yang diterima kedua belah pihak tidak dirugikan, kepada pemerintah desa untuk lebih bijak lagi dalam melakukan upaya terhadap tenaga honorer agar perlindungan terhadap mereka dapat terjamin, kepada Dinas Tenaga Kerja agar lebih tegas kepada pemberi kerja yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan pentingnya hak tenaga honorer.