Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pelaku usaha tidak bertanggungjawab kepada konsumen air isi ulang karena tidak memiliki izin Higiene sanitasi sebagai salah satu syarat penjualan air isi ulang untuk keamanan konsumen.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Faktor penyebab pelaku usaha air isi ulang tidak memiliki izin higiene sanitasi. tanggungjawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin higiene sanitasi, upaya dan pengawasan terhadap pelaku usaha air isi ulang yang tidak memiliki izin higiene sanitasi.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan Tanggungjawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin higiene sanitasi tidak dilakukan dengan baik karena untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berusaha pelaku usaha dengan mengurus izin higiene sanitasi pada Dinas Kesehatan. Faktor penyebab pelaku usaha air isi ulang tidak memiliki izin higiene sanitasi karena kedisiplinan pelaku usaha serta konsumen yang minim pengetahuan terhadap hak dan kewajibannya. Upaya dan pengawasan terhadap pelaku usaha air isi ulang yang tidak memiliki izin higiene sanitasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan pelaku usaha depot air minum isi ulang tidak menerapkan kualitas standar serta dinas kesehatan tidak optimal melakukan pengawasan, Tindakan.
Disarankan kepada pelaku usaha agar memperhatikan tanggungjawabnya. Disarankan kepada pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikat hygiene sanitasi untuk menjamin keamanan air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh Melalui Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh agar bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang tidak melengkapi persyaratan baku mutu air sebagaimana undang-undang yang telah mengatur