Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjelaskan jenis perselisihan meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Namun pada putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna mengadili putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Tujuan penelitian studi kasus ini untuk menjelaskan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara PT Aceh Media Grafika dengan PT Indopersda Primamedia berdasarkan putusan nomor2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna, untuk menjelaskan faktor penyebab perseslisihan hubungan industrial yang terjadi antara karyawan PT Aceh Media Grafika dan PT Indopersada Primamedia berdasarkan putusan nomor2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna, untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara karyawan dengan PT Aceh Media Grafika dan PT Indopersada Primamedia berdasarkan putusan nomor2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna
Metode Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum seperti putusan hakim. Data dalam penelitian studi kasus ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Perusahaan adalah perselisihan hak dimana salah satu pihak tidak mematuhi isi dari perjanjian kerja dan tidak mematuhi peraturan dari perusahaan, faktor penyebab perselisihan industrial karena penggugat menunjukkan kinerja yang tidak baik selama bekerja, tidak disiplin, penggugat melakukan pekerjaan ditempat lain sebagai tenaga pengajar dan faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian perusahaan, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yaitu dengan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang diuraikan oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan memberikan penghargaan masa kerja dan sisa cuti ditransfer dan diterima oleh Penggugat maka seluruh hak dan kewajiban para pihak telah selesai dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan pemutusan hubungan kerja sah menurut hukum.
Diharapkan kepada pemimpin perusahaan harus memperjelas hak dan kewajiban para pekerja sehingga tidak terjadinya bentuk perselisihan hubungan industrial yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak, kepada penggugat untuk melaksanakan putusan hakim dengan baik.