Pasal 1 angka 19 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menerangkan dewan pengawas syariah ialah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan prinsip syari’ah. Tetapi pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh kurang efektiv, karena selama pengalihan ke system syariah lembaga keuangan mengalami permasalahan.
Tujuan penelitian ini untuk Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada
Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor
11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, menjelaskan hambatan pengawasan dewan pengawas syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Upaya Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh setelah berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan pengawasan lembaga keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh bertugas memastikan produk dan praktik bank sesuai dengan prinsip syariah, Kendala pengawasan pada lembaga keuangan syariah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu keterbatasan sumberdaya manusia dan keterlabatan laporan oleh pihak bank. Upaya dalam pengawasan pada lembaga keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu pengadaan tenaga ahli, pengadaan pegawai dengan latar belakang auditor serta pelatihan pegawai internal.
Disarankan kepada Pemerintah Aceh membentuk tim ahli bidang audit maupun bidang pengawasan lembaga keuangan. Disarankan kepada dewan pengawas syariah agar tegas dalam melakukan pengawasannya terhadap lembaga keuangan. disarankan kepada pihak lembaga keuangan agar turut mematuhi
prosedur dan syarat yang berlaku di Aceh.