Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar telah menyebabkan gelombang pengungsian ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 2015, ribuan pengungsi Rohingya telah tiba di pantai-pantai Aceh, mengharapkan perlindungan dan bantuan. Sebagai daerah otonom dengan karakteristik budaya dan hukum yang unik, tanggung jawab ini tidak selalu mudah dilaksanakan karena adanya berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan kebutuhan akan koordinasi antara berbagai lembaga dan organisasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam menangani kedatangan dan penampungan pengungsi Rohingya, Memahami secara mendalam peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Aceh dalam penanganan pengungsi etnis Rohingya, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kemanusiaan.
Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu Penelitian yuridis empiris Penelitian empiris bertujuan Untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, dan persepsi dari pemangku
kepentingan lainnya dengan data empiris (data yang diperoleh dari observasi, wawancara, survei, dan sumber data lainnya di lapangan).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengambil berbagai langkah signifikan dalam menangani pengungsi Rohingya, termasuk penyediaan tempat penampungan sementara, layanan kesehatan, dan
dukungan logistik. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam penanganan pengungsi, seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan integrasi sosial, dan kepastian hukum bagi para pengungsi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Aceh telah menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan pengungsi Rohingya, masih diperlukan upaya berkelanjutan dan kolaborasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan komunitas internasional untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para pengungsi. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kapasitas penampungan, penyediaan program integrasi, dan advokasi untuk kebijakan yang lebih inklusif bagi pengungsi.