Masuknya TAP MPR kedalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sedikit mengacaukan Hirarki Perturan Perundang-Undangan, sebab tidak memiliki semangat murni untuk memisahkan secara konsekuen antara produk hukum yang bersifat regeling dan produk hukum yang bersifat beschikking.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Kedudukan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pengawasan Norma Hukum Dalam Menguji Konstitusionalitas Suatu TAP MPR.
Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data primer yang telah di dapat kemudian dipadukan dengan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tepat apabila Ketetapan MPR dimasukkan di dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan, sebab Nomeklatur Ketetapan lebih kepada keputusan (beschikking) dan bukan peraturan (regeling). dimasukanya Ketetapan MPR sedikit mengacaukan Hirarki Perturan Perundang-Undang. Konsekuensi lainnya yang diakibatkan oleh masuknya TAP MPR dibawah UUD 1945 dan diatas UU membawa dampak bahwa hanya Ketetapan MPR yang tidak memliki konsep pengawasan secara yuridis dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji Ketetapan MPR terhadap UUD 1945.
Disarankan, mengeluarkan Ketetapan MPR dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan untuk menjamin tercapainya Keadilan dan Kepastian Hukum. Dan alternatif paling mungkin untuk mengawasi produk hukum TAP MPR sendiri lebih kepada pengawasan secara politis.