Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang yang akan membuka pertambangan maka wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha pertambangan khususnya di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tidak memiliki izin pertambangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan, kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan, dan upaya untuk mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan.
Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksud untuk
memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan unsur- unsur pasal-pasal dalam tuntutan jaksa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan surat dakwaan. Kendala dalam penegakan huhum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin secara internal yaitu jumlah dan kapasitas penyidik belum memadai dan koordinasi pihak kepolisian dengan DPMPTSP kurang efektif, ketidakhadiran saksi, keterangan saksi tidak jelas, keterangan saksi ahli tidak sesuai pertanyaan majelis hakim. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin secara internal yaitu melaksanakan pelatihan, diklat dan evaluasi kemampuan aparat penegak hukum, upaya eksternal yaitu menyampaikan surat panggilan, menjelaskan tentang kewajiban saksi dan kewajiban saksi ahli.
Majelis hakim disarankan agar sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku penambangan bahan batuan tanpa izin dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tambangan bahan batuan tanpa izin. Aparat Kepolisian dan DPMPTSP disarankan agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif.