Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun dalam kenyataanya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja belum diusahakan
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum tenaga kerja atas pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Yakin Pasifik Tuna, untuk menjelaskan faktor penyebab pemutusan hubungan kerja sepihak tenaga kerja PT Yakin Pasifik Tuna, untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Yakin Pasifik Tuna berdasarkan putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum yang diberikan
adalah perlindungan ekonomis karena perlindungan tersebut berkaitan dengan usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari bagi dirinya beserta keluarganya termasuk jika ia tidak mampu lagi bekerja karena sesua hal di luar kehendaknya, Faktor penyebab pemutusan hubungan kerja sepihak tenaga kerja karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat berupa pelanggaran-pelanggaran hak tenaga kerja, melakukan pengurangan jam kerja terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan kurangnya upah yang diterima oleh Penggugat, Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hubungan kerja sepihak berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat demi mewujudkan keadilan.
Disarankan pihak perusahaan untuk mengatur secara jelas bentuk-bentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu agar tidak terjadinya kerugian kedua bela pihak, dapat memperjelas hak dan kewajiban yang diterima pekerja, kepada para pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela.