Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, Badan Kehormatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 dan tentang Pemerintahan Aceh Pasal 33 Nomor 11 tahun 2006. Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPRA semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai permesuman. Untuk menyikapi ini, kewenangan BK DPRA perlu diperbesar.
Kemudian untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinnya, memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan external. Sedangkan upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupu exsternal terhadap anggota DPRA, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dibertanggung jawabkan dan tidak melakuan intervensi proses peradilan karena tindakan Badan Kehormatan berada pada wilayah moralitas.
Penelitian ini bersifat yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati gejala-gejala yang dapat ditangkap pancaindra. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai perlindungan hukum.
Hasil penelitian adalah Exsistensi Badan Kehormatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman dan Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
Oleh karena itu perlu diupayakan agar BK kehormatan memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap, Artinya bahwa cara mengatasi kendala tersebut adalah segera melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga hasil kerja BK dapat diharapkan sesuai dengan fungsi yang diembannya, yaitu fungsi pengawasan terhadap para anggota dewan. Bahwa kebebasan anggota BK untuk bersidang dalam arti tidak terpengaruh oleh intervensi atau tekanan dari eksternal akan sangat baik untuk mengatasi kendala intervensi.