Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023 menyebutkan Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun tetap saja kebanyakan dari warga Aceh Barat Daya masih enggan membayar zakatnya di Baitul Mal setempat. karena tingkat kepercayaan muzakki yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelolaan zakat.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan peran Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam pengelolaan zakat berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2023, untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Barat Daya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Peran Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok Baitul Mal Aceh Barat Daya.yang turut berkontribusi dalam setiap program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Baitul Mal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bernaung di bawah pemerintah Aceh Barat Daya dalam hal pengelolaan zakat belum optimal dalam pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal. Hambatan yang dialami Baitul Mal dalam pengelolaan zakat Di Aceh Barat Daya, Regulasi yang kurang tegas terhadap masyarakat, kurang sosialisasi terhadap Masyarakat, Kurang promosi lembaga terhadap masyarakat Baitul Mal Aceh Barat Daya. Upaya yang sudah di lakukan baitul mal Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sudah membentuk Baitul Mal Gampong dan Sosialisasi atau turun lapangan.
Baitul Mal hendaknya dapat menjangkau seluruh sektor penerimaan zakat, harus melakukan koordinasi yang intens dengan instansi terkait,dan dibutuhkan kajian lebih lanjut terhadap penataan zakat sebagai PAD untuk membuat kebijakan tertentu pada penggunaan zakat agar lebih fleksibel supaya seluruh potensi zakat di Kabupaten Aceh Barat Daya dapan dikelola secara maksimal sehingga dapat meningkatkan jumlah kontribusi zakat.