Dalam usaha pariwisata seperti perhotelan, pemerintah berperan sebagai
regulator untuk menetapkan kebijakan operasional. Khusus pada ruang lingkup
perhotelan, pemerintah menetapkan regulasi yang lebih spesifik yaitu Peraturan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013
mengenai standarisasi usaha perhotel yang memberikan keuntungan terhadap
pengusaha hotel. Inpres Nomor 01 tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpengaruh pada industri
perhotelan. Hermes Palace Hotel Banda Aceh adalah satu-satunya hotel
berbintang lima di provinsi Aceh yang terkena dampak dari kebijakan ini. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sebagaimana besar dampak dari
kebijakan pemerintah terhadap badan usaha dan masyarakat. Metode penelitian
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara semi terstruktur
kepada dua narasumber. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan
efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak pada berurangnya
frekuensi kegiatan MICE yang dilakukan di Hermes Palace Hotel Banda Aceh.