Pasal 10 Ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjelaskan setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWD wajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota. Namun dalam kenyataan implementasi Qanun Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran tidak terealisasikan dengan baik.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan implementasi Qanun tentang
pajak usaha rumah makan terhadap pendapatan kota Banda Aceh, untuk menjelaskan pajak usaha rumah makan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan kota Banda Aceh, untuk menjelaskan hambatan yang terjadi dalam implementasi Qanun tentang pajak usaha rumah makan terhadap pendapatan kota Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi Qanun tentang pajak
usaha rumah makan terhadap pendapatan kota Banda Aceh belum maksimal dikarenakan masih banyaknya pengusaha yang wajib pajak tidak mematuhi aturan dalam pembayaran pajak rumah makan, kontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan kota Banda Aceh digunakan untuk melihat sejauh mana pajak restoran atau rumah makan memberikan sumbangsih dalam penerimaan pendapatan daerah, untuk kontribusi penggunaan pajak daerah mencapai 19% atau 21% yang diakumulasi untuk pendapatan daerah, hambatan yang terjadi dalam implementasi adalah penyetoran, penghitungan dan pembayarannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak restoran atau rumah makan sehingga terjadi tindakan manipulasi data atas transaksi pada laporan pembukuannya.
Diharapkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) untuk dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya kewajiban membayar pajak agar pengimplementasian Qanun pajak restoran terlaksana dengan baik, perlu meng-update informasi agar lebih memudahkan untuk diakses oleh wajib pajak yang membutuhkan informasi tentang pembayaran pajak, dapat mengatasi isu-isu pajak yang beredar di masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan Satpol PP untuk turun langsung ke lapangan menyelesaikan permasalahan.