Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00. Bahwa telah terjadi penyiksaan secara fisik maupun seksual pada putusan hakim nomor 15/Pid.Sus/2023/Pn Bna yang dihukum 8 tahun penjara serta mengabulkan restitusi sebesar 16 juta rupiah. Namun dengan komplikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa, 8 tahun penjara bukan menjadi pilihan tepat.
Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan Analisis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang kekerasan dalam rumah tangga.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum melalui bahan pustaka (library research) dengan fokus terhadap putusan hakim 15/Pid.Sus/2023/Pn Bna tentang kekerasan dalam rumah tangga.
Hasil penelitian Analisis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara keseluruhan, meskipun UU PKDRT merupakan alat hukum yang penting, tantangan dalam penerapannya mengharuskan adanya perbaikan dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyesuaian sanksi agar lebih adil dan efektif dalam memberikan perlindungan. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami korban sudah sangat tidak wajar, seperti halnya psikopat yang mendapatkan kepuasaan dengan cara menyiksa dan menyakiti pihak lain. Pertimbangan hakim belum berpihak dalam menegakkan hukum, walaupun sudah benar akan tetapi dalam memberikan putusan memiliki kekurangan yaitu tidak mempertimbangkan sosial budaya dan dalamnya wilayah aceh dalam syariat islam, maka majelis hakim tidak memberikan efek yang besar bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang jelas melanggar prinsip hukum.
Disarankan kepada para hakim agar sanksi dan hukuman perlu disesuaikan agar lebih proporsional dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. Disarankan kepada para masyarakat agar dapat melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga agar membantu pihak lain untuk berani melaporkan