Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang perkawinan yaitu ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk damai atau menuju keluarga yang utuh. juga tidak semua keluarga dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim menyarankan pencabutan gugatan saat persidangan menjadi penetapan permohonan Nomor 13/pdt. G/2022/MS.Bna, dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim mencabut perkara di Mahkamah Syar’iyah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui dari penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dan peraturan perundang- undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga ialah berdasarkan pada faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Pertimbangan hakim yang menyarankan pencabutan gugatan dikarenakan tergugat ternyata sudah tidak berdomisili di alamatnya sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat. Dan pertimbangan hakim dalam mencabut perkara ini pada dasarnya tidak adanya pengaturan secara rinci mengenai pencabutan gugatan perselisihan dalam rumah tangga tersebut.
Disarankan kepada penggugat untuk melakukan pendaftaran ulang di Mahkamah Syar’Iyah Banda Aceh mengenai gugatan yang dicabut, yaitu dengan memperbaiki domisili tergugat yang benar. Disarankan kepada majelis hakim alangkah baiknya tidak langsung menyarankan pencabutan gugatan terhadap Penggugat. Agar terkabulnya keinginan Tergugat. Dan juga disarankan kepada majelis hakim agar lebih dapat menjelaskan secara rinci mengenai pencabutan gugatan, agar jelas bagi orang-orang yang memang kurang memahami mengenai suatu perkara yang terjadi.