Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. hal tersebut juga diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Manteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap jual beli pakain impor bekas dalam keadaan cacat dan pelaku usaha tidak memerhatikan hak konsumen di Kota Banda Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli pakaian bekas impor dalam kondisi kecacatan barang.Faktor-faktor penyebab pihak penjual menjual pakaian impor dalam kondisi cacat barang. Peran Dinas Perindustrian dan Perdaganga Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pedangan barang bekas impor di Kota Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang terjadi di tengah masyarakat.
Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli pakaian bekas impor dalam kecacatan yaitu upaya preventif berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli pakaian impor bekas dan upaya represif berupa mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang dialami konsumen melalui BPSK( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Faktor penyebab pihak penjual menjual bakaian impor dalam kondisi kecacatan barang sebagai beriku penjual baju ingin mendapatkan keuntungan lebih, memberi diskon, kurang ketelitian penjual terhadap barang jualannya. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pedangan barang bekas impor di Kota Banda Aceh bahwa selama ini pemerintah melakukan Pengawasan tersebut berupa teguran dengan mendatangi langsung para penjual untuk menghentikan dan mensosialisasikan mengenai larangan memperdagangkan pakaian bekas impor tersebut dengan cara memusnahkan pakaian bekas impor tersebut.
Di sarankan pelaku usaha agar mematuhi peraturan perundang-undangan tentang larangan jual beli pakaian bekas impor dalam keadaan cacat, kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan pembinaan terhadap penjual pakaian bekas impor, serta membuat dokumen resmi atau peraturan yang tegas dari Pemerintah Aceh.