Pasal 126 ayat 1a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) menjelaskan; Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan. Namun dalam penerapannya, hak-hak pemegang saham minoritas yang telah dijamin oleh undang-undang masih sulit untuk sepenuhnya diterapkan.
Tujuan dari penelitian ini adalah; Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan joint venture, Untuk menjelaskan hak pemegang saham minoritas pada saat inbreng kepada perusahaan patungan atau joint venture, Untuk menjelaskan hak pemegang saham minoritas pada saat penjualan saham kepada perusahaan patungan atau joint venture
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris melalui pendekatan kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) menggunakan teknik wawancara. Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan Hukum bagi pemegang saham dalam sebuah perusahaan terdapat dalam UUPT, yaitu: Meminta penyelenggaraan RUPS, pembelian saham dengan harga yang wajar, pemeriksaan terhadap Perseroan, mengajukan pembubaran Perseroan, mengajukan gugatan terhadap Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, hak memperoleh keterbukaan informasi. Hak-hak pemegang saham pada saat inbreng (penyertaan aset) ke dalam perusahaan lain, yakni ke dalam perusahaan Joint Venture PT. Semen Indonesia Aceh, yang meliputi laporan keuangan tahunan, alasan direksi melakukan inbreng, tata cara penilaian dan konversi saham yang diperoleh dalam perusahaan joint venture, belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas.
Hak-hak pemegang saham pada saat penjualan saham perusahaan pada perusahaan Joint Venture yakni dengan akta pemindahan hak, didahului penawaran terhadap pemegang saham lainnya, kemudian dicatat dalam laporan keuangan, diterbitkannya konversi harga wajar saham, penjualan sudah melalui persetujuan dari Dewan Komisaris dan persetujuan pemegang saham melalui RUPS, perlindungan hukum belum sepenuhnya dipenuhi dan tidak memenuhi prinsip GCG.
Saran dari penulis ialah direksi harus memberikan ruang ekspresi atau hak berbicara dalam RUPS kepada pemegang saham minoritas khususnya dalam RUPS sebagai wadah satu-satunya untuk menampung aspirasi pemegang saham, demi terwujudnya prinsip GCG.