Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiaban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama. Namun yang terjadi pihak Yalsal Boutique tidak memenuhi atau gagal memenuhi kewajiban yang diperjanjikan pihak Yalsa Boutique ingkar janji terhadap mengganti kerugian yang dialami reseller Yalsa Boutique dengan jumlah reseller 202 orang.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Pertanggung jawaban pemilik Yalsa Boutique terhadap kerugian yang dialami reseller, Kendala yang dialami reseller Yalsa Boutique dalam mendapatkan ganti rugi pihak pemilik Yalsa Boutique, Upaya yang dilakukan reseller Yalsa Boutique dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap kasus ingkar janji.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku,literature dan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tanggung jawab hukum seseorang atas suatu perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum,seperti kasus Yalsa Boutique yang mengganti kerugian yang dialami reseller akan tetapi masih ada 120 reseller yang masih menuntut ganti rugi yang telah dijanjikan pihak Yalsa Boutique, Kendala yang dialami reseller dalam mendapatkan ganti rugi,yang pertama pihak Yalsa Boutique lari dari tanggung jawab mengganti kerugian reseller,yang kedua tidak ada perjanjian yang mengatur tentang ganti kerugian terhadap kelalaian yang dilakukan para pihak.Upaya yang dilakukan reseller Yalsa Boutique dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap kasus ingkar janji, reseller Yalsa Boutique Kota Banda Aceh membuat perkumpulan para korban-korban yalsa boutique agar mendapatkan perlindungan hukum menjadi salah satu upaya agar para reseller mendapatkan keadillan.
Di sarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan investasi khususnya yang menjanjikan keuntungan besar dan kepada pihak Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih memerhatikan kegiatan-kegiatan investasi yang berjalan di Kota Banda Aceh.