Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “ Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” tetapi dalam kenyataannya masih terjadi pembatalan akta jual beli tanah yang terkait dengan perbuatan melawan hukum pada putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Jantho, dimana pada tahun 2019 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menguasai dan menerima akta jual beli atas tanah milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sporadik yang ditanda tangani oleh Keuchik Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Jantho terhadap perkara no 4/Pdt.G/2019 yang belum sesuai dengan fakta persidangan dan untuk mengetahui analisis putusan hakim yang bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbutan melawan hukum.
Metode dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Disamping itu dilakukan juga wawancara dengan narasumber kunci terkait dengan permasalahan penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan hakim belum sesuai dengan fakta persidangan dimana dalam kasus ini penggugat sama sekali tidak pernah melakukan transaksi, tidak pernah menjual tanah, tidak pernah berinteraksi dengan tergugat, serta sama sekali tidak pernah mengetahui adanya akta jual beli. Putusan hakim juga masih mengabaikan fakta-fakta penting dalam persidangan. Putusan hakim yang dikeluarkan bertentangan dengan Pasal 1365KUHPerdata yang menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum yakni yang mengakui bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah penggugat secara ilegal, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata pihak penggugat memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Namun, pengadilan tidak menetapkan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh tergugat.
Disarankan kepada instansi pemerintahan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan hukum yang harus mengedepankan nilai keadilan didalam kehidupan masyarakat.