Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pasal 15 ayat (3) menyebutkan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri. Jadi apabila nasabah wanprestasi (menunggak cicilan), perusahaan punya dasar hukum untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut. Namun dalam kenyataannya debitur tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh perusahaan leasing banda aceh, untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada perusahaan leasing banda aceh, untuk menjelaskan akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia yang tidak di daftarkan
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan eksekusi sita jaminan objek jaminan fidusia dilakukan dengan dua cara yaitu membuat gugatan ke pengadilan atau membuat permohonan ke pengadilan, hambatan-hambatan yang terjadi karena barang benda bergerak jadi tidak berada di lokasi sehingga penyitaan sulit dilakukan oleh pihak PT Adira finance atau pihak Pengadilan, dan objek jaminan fidusia jika tidak di daftarkan maka kepemilikan barang tidak memiliki nilai eksekutorial dan tidak bisa langsung di eksekusi.
Diharapkan Pihak leasing untuk memperjelas isi dari perjanjian agar pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan sesuai prosedur pengadilan, meminimalisir keadaan agar hambatan eksekusi tidak terjadi dan memberikan informasi kepada debitur untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia agar tidak terjadinya kerugian apabila objek jaminan fidusia tidak di daftarkan.