Pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Meskipun pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut namun tidak menutup kemungkinan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sering mendapat gugatan dari pihak debitor maupun pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan. Gugatan perdata yang dilakukan biasanya dalam bentuk perlawanan sebelum pelaksanaan lelang maupun gugatan yang diajukan setelah pelaksanaan lelang.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap perlawanan eksekusi hak tanggungan (putusan Nomor 13 Pdt.Bth/2018/PN Lsm), Faktor yang menghambat terjadinya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, dan upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian pelaksanaan lelang.
Data dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis Empiris data diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim terhadap perlawanan eksekusi hak tanggungan (putusan Nomor 13 Pdt.Bth/2018/PN Lsm) adalah semua harta yang di agunankan oleh Samsul Bahri tidak ada kaitannya lagi dengan para pelawan, Pihak terlawan I telah memberikan surat peringatan kepada debitur, Alat bukti yang diajukan oleh para pelawan/kuasanya tidak mempunyai kekuatan alat bukti yang sah. Faktor yang menghambat terjadinya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan adalah adanya gugatan dari pemilik SHM, permohohan dispensasi dan penjadwalan ulang pembayaran cicilan kredit. Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian pelaksanaan lelang adalah mengajukan bukti-bukti surat, kreditur memberikan peringatan peringatan kepada debitur.
Disarankan agar pihak penggugat harus memahami kedudukan perkara dan hukum atas kasus yang akan diajukan agar tidak adanya peluang untuk ditolak oleh pengadilan. Peraturan tentang eksekusi langsung masih belum rinci sehingga dalam pelaksanaannya sering ditemukan ketidaksamaan persepsi antara pihak kreditur dan debitur.