Pasal 1238 KUH Perdata tentang somasi yang menyatakan bahwa jika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Namun kenyataannya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh ditemukan kasus wanprestasi yang terjadi berupa Perjanjian kerja pengadaan Meubelair antara CV.Husna Pratiwi dengan Rumah Sakit Jiwa.
Tujuan penelitian skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab wanprestasi perjanjian pengadaan Meubelair pada Putusan Nomor 41/pdt.G/2021/PN BNA, untuk menjelaskan bentuk Wanprestasi yang terjadi pada Putusan Nomor 41/pdt.G/2021/PN BNA, dan untuk menjelaskan putusan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 41/pdt.G/2021/PN BNA sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaaeh kepustakaan yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab wanprestasi perjanjian pengadaan Meubelair Perusahaan CV.Husna Pratiwi dengan Pemerintah dan Pihak Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh menggunakan perjanjian berbentuk Surat Perintah Kerja (SPK) dan tidak menggunakan kontrak secara signifikan. Bentuk wanprestasi adalah Pihak Perusahaan CV.Husna Pratiwi telah mengerjakan pekerjaan 100% tetapi Pihak Rumah Sakit jiwa Banda Aceh tidak membayar biaya serupiah pun. Dasar hakim mempertimbangkan dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 41/pdt.G/2021/PN BNA yaitu dengan dengan mempertimbangkan adanya alat bukti berupa surat undangan pengadaan langsung, surat perintah kerja (SPK), saksi, pekerjaan pengadaan telah selesai, pembuktian perhitungan audit.
Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pengadaan Meubelair Surat Perintah Kerja (SPK) dan tidak menggunakan kontrak, bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa ialah pejabat dan pihak rumah sakit tidak membayar hasil pekerjaan CV.Husna Pratiwi. Hakim memberi hukuman kepada Pihak Rumah sakit Jiwa membayar biaya perkara, dan membayar biaya kerugian yang ditimbulkan.
Disarankan Penyedia Barang harus melakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang pada proyek yang akan dilaksanakan, baik dari alat, bahan dan perkiraan besarnya biaya, sehingga pengadaan barang dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan nilai kontrak. Juga perlu adanya pengawasan dan peran serta anggota masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian Pengadaan Meubleair di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh.serta mencegah adanya penyimpangan terhadap pelaksanaannya.