Dalam Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Baru (RIB) menyebutkan bahwa : “Eksekusi keputusan hukum dapat dilakukan dengan cara Dwangsom”. Artinya, dalam melaksanakan keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan cara Dwangsom. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan Dwangsom masih terkedala dan efektivitasnya belum maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menjelaskan proses pelaksanaan Dwangsom dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Dwangsom di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Untuk menjelaskan cara meningkatkan efektivitas pelaksanaan Dwangsom di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan Dwangsom di Pengadilan Negeri Banda Aceh diawali dengan amar putusan, aanmaning, penetapan, dan penagihan oleh Jurusita. Efektivitas Dwangsom masih terhambat oleh masalah domisili tergugat, tidak adanya aset, belum adanya standar baku, dan rendahnya kesadaran hukum. Cara meningkatkan efektivitas pelaksanaan Dwangsom di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan penguatan regulasi, integrasi data, dan sosialisasi agar Dwangsom dapat berfungsi optimal sebagai alat penegakan putusan perdata.
Disarankan kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA mengenai Dwangsom agar ada kepastian hukum. Untuk Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu membuat pedoman internal, memperkuat integrasi data dengan instansi terkait, dan meningkatkan sosialisasi. Sementara itu, masyarakat pencari keadilan diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan memahami Dwangsom disetor ke kas negara.