Di dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di atur mengenai hak konsumen, yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dalam hal ini adalah standar keamanan terhadap jasa yang dipakai. Namun dalam kenyataannya masih saja pelaku usaha lalai serta tidak berhati-hati dalam menjaga barang titipan milik konsumen pengguna jasa parkir sehingga mengakibatkan kerugian atas kehilangan kendaraan milik konsumen pengguna jasa parkir.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor, menjelaskan tanggung jawab penyedia jasa parkir terhadap kehilangan kendaraan milik pengguna jasa parkir serta menjelaskan upaya hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak sengketa ketika terjadinya kehilangan kendaraan milik konsumen jasa parkir di area perparkiran.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, serta analisis data dilakukan secara kualitatif.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa ternyata dalam prakteknya di Kota Banda Aceh pelaku usaha jasa parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan bermotor milik pengguna jasa parkir di area perparkiran, hal ini disebabkan akibat penggunaan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada karcis parkir, dan itu batal demi hukum. Sebagaimana telah di atur dalam KUH Perdata dan UUPK, pihak pengelola parkir wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap hilangnya kendaraan konsumen yang dititipkan kepadanya. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen parkir atas pelanggaran pencantuman perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir di Kota Banda Aceh adalah dapat memilih melalui pengadilan (litigasi) atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Bahkan sampai saat ini mengenai peraturan daerah atau qanun yang mengatur tentang parkir ini hanya sebatas peraturan tentang
retribusi dan pajak parkir, sehingga upaya yang dilakukan konsumen yang dirugikan hanya sebatas memberikan laporan kepada pihak kepolisian terkait kehilangan kendaraan bermotor. Sedangkan dari YaPKA sendiri berperan dengan melakukan peneguran terhadap pelaku usaha yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen.
Disarankan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang parkir lebih tegas agar memberikan kepastian hukum terkait perlindungan hak-hak konsumen pengguna jasa parkir yang menitipkan kendaraannya di area perparkiran. Terhadap pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan standar keamanan yang lebih baik dan benar-benar melaksanakan kewajibannya dari kelalaian dalam bertugas menjaga kendaraan milik konsumen pengguna jasa parkir.