Permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli tanah di Indonesia, karena adanya salah satu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Namun dalam kenyataanya penyelesaian sengketa akta jual beli objek tanah tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum dalam jual beli objek sengketa tanah, untuk menjelaskan faktor yang terjadi terhadap perbuatan melawan hukum dalam jual beli objek sengketa tanah, untuk menjelaskan upaya yang ditempuh dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum dalam jual beli objek sengketa tanah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum dalam jual beli objek sengketa tanah yang dilakukan yaitu transaksi jual beli antara para pihak harus dilihat sah atau tidaknya jual beli tersebut, para pihak wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek sengketa dengan membuktikan dalil-dalil gugatan bawah objek sengketa milik para pihak, faktor yang terjadi karena tidak jelasnya alas peralihan hak sehingga membuka peluang untuk diserang, upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa dengan cara litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan litigasi dinilai akan mampu memberikan kepastian hukum.
Diharapkan kepada para pihak untuk dapat melakukan pertanggungjawaban objek sengketa tanah dengan membuktikan dalil-dalil gugatan yang mereka ajukan ke pengadilan, para pihak untuk dapat memperjelas alas peralihan hak sehingga tidak ada yang dirugikan diantara keduanya, para pihak melakukan upaya penyelesaian secara non litigasi dengan baik agara dapat menemukan titik temu penyelesaian permasalahan yang baik.