Pasal 114 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Meskipun Undang-Undang telah memberikan sanksi hukuman yang tinggi terhadap pelaku pengedar narkotika, fakta dilapangan tindak pidana peredaran narkotika masih terus meningkat, bahkan dilakukan oleh residivis.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan residivis melakukan kembali tindak pidana peredaran narkotika di Provinsi Aceh. Untuk menjelaskan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika oleh residivis, dan upaya Pemerintah khususnya BNN Prov. Aceh dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan residivis melakukan kembali tindak pidana peredaran narkotika di Provinsi Aceh adalah karena di pengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor penegakan hukum. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika oleh residivis adalah karena hambatan internal, yaitu; belum adanya program khusus pencegahan peredaran narkotika bagi residivis, minimnya sarana dan anggaran pendukung, serta keterbatasan personil BNN Prov. Aceh, sementara hambatan eksternal, yaitu; ketidakpedulian dan kurangnya kesadaran masyarakat, seperti modus operandi oleh residivis yang kian berkembang, kecanggihan teknologi, jenis varian narkotika yang belum diatur didalam Undang-Undang, serta minusnya keterlibatan unsur masyarakat dalam media kampanye. Upaya Pemerintah khususnya BNN Provinsi Aceh dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika, yaitu melakukan beberapa upaya melalui upaya pre-emtif, preventif, rehabilitasi, dan represif.
Disarankan kepada Pemerintah Aceh, untuk menciptakan program pemberdayaan dan peningkatan ketrampilan kerja kepada mantan narapidana peredaran narkotika, sehingga mereka memiliki pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilan, dan terhindar dari tindakan pengulangan tindak pidana peredaran narkotika. Disarankan kepada BNN Prov. Aceh agar membentuk program khusus pencegahan peredaran narkotika bagi residivis, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan residivis, agar residivis tidak kembali mengulangi perbuatan tindak pidana peredaran narkotika. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk selalu mendukung kinerja dan penyediaan dana serta sarana yang memadai kepada BNN Prov. Aceh, sehingga dapat melakukan upaya pencegahan tindak pidana peredaran narkotika.