Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Namun dalam kenyataanya di wilayah hukum Negeri Banda Aceh masih terjadi pelanggaran wanprestasi seperti dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor, serta upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa jual beli dan sewa menyewa kendaraan bermotor dan akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dan sewa menyewa kendaraan bermotor.
Metode dalam penulisan ini bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh, Adapun responden dalam penelitian ini adalah Hakim, penyewa kendaraan bermotor, dan pembeli. Informan dalam penelitian ini adalah akademisi hukum perdata.
Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah gagal membayar uang sewa, merusak kendaraan, tidak memelihara kendaraan, dan melanggar syarat-syarat perjanjian. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah kurangnya pemahaman terhadap perjanjian, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kerusakan kendaraan yang tidak terduga, dan keterlambatan membayar uang sewa. Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah negosiasi, mediasi, gugatan/klaim ke pihak berwenang dan eksekusi.
Disarankan kepada pemerintah agar mengawasi perusahaan yang menyediakan sewa beli dan pastikan perusahaan itu berdiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disarankan juga kepada masyarakat harus mempertimbangkan hal-hal yang penting, seperti keadaan ekonomi maupun hal lain sebelum melaksanakan perjanjian. Disarankan kepada penegak hukum agar lebih melihat pada keadilan kemanfaatan hukum agar tidak terjadi putusan yang merugikan debitur maupun kreditur.