Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label”. Namun pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan olahan yang tidak memiliki label di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh, serta untuk menjelaskan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk olahan pangan di Kota Banda Aceh.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dilakukan pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab produk pangan olahan yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh adalah faktor kesadaran pembeli yang rendah, dan faktor biaya, faktor distributor yang mengedarkan dan faktor pelaku usaha yang menjual produk pangan olahan. Perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum dari pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, menjamin mutu barang, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, memberi kompensasi. Perlindungan dari pemerintah yaitu registrasi dan penilaian, pengawasan produk dan distribusi, pembinaan dan pengembangan usaha, perlindungan dari organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk olahan pangan di Kota Banda Aceh yaitu perdata dan sanksi adminitrasi yaitu berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan pencabutan izin.
Disarankan kepada konsumen untuk lebih selektif dan cerdas dalam memilih produk makanan. Kepada pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kualitas produk yang akan diperdagangkan, kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pelaku usaha dan produsen untuk mengawasi dan sosialisasi.