Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram diancam sanksi pidana yang sangat berat. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 168/Pid.Sus/2024/Pt-Bna, terjadi perbedaan pendirian di mana Penuntut Umum menuntut sanksi yang berbeda, sedangkan Majelis Hakim menguatkan penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap Terdakwa Muchtar Bin Ibrahim alias Aby.
Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menetapkan penjatuhan pidana penjatuhan seumur hidup yang ditinjau dari Asas Proposionalitas serta disesuaikan dengan peranan Terdakwa dalam perkara peredaran narkotika jenis sabu.
Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan berkas putusan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, doktrin ahli, dan jurnal ilmiah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara seumur hidup telah memenuhi Asas Proposionalitas. Terdakwa menanggung kerugian hukum yang sangat fatal berupa kehilangan kemerdekaan secara permanen, padahal ia tidak menikmati hasil kejahatan dan hanya menerima imbalan operasional sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai perantara darat. Kerugian hidup yang terdakwa tersebut dinilai sangat setimpal dan proporsional dengan tingkat kesalahan serta gradasi perannya di lapangan.
Saran dalam penelitian ini adalah agar proses penegakan hukum pidana narkotika lebih difokuskan untuk mengusut dan menindak tegas aktor pengendali utama (bandar dan pemodal), serta penjatuhan sanksi oleh hakim hendaknya selalu mempertimbangkan gradasi peranan pelaku di lapangan agar tercipta keadilan yang berimbang.