Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa “Barang siapa yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda
paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Pelaksanaan
penyidikan tindak pidana dibidang telekomunikasi dilakukan oleh Pejabat
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU ini.
Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penyidikan tersebut masih ditemukan
kendalanya oleh penyidik PPNS.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyidikan tindak pidana
penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di
wilayah hukum Kota Banda Aceh, menjelaskan hambatan terhadap pelaksanaan
penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan
tidak sesuai peruntukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh, dan menjelaskan
upaya yang dilakukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penggunaan
spektrum frekuensi radio tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan di wilayah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yaitu
dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang
undangan, dan penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai kepada
responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang
diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap
tindak pidana penggunaan-spektrum frekuensi radio tanpa izin, dilakukan dengan
cara menerima laporan dari masyarakat, melakukan penangkapan, dan melakukan
penggeledahan dan penyitaan. Hambatannya adalah kekurangan SDM PPNS,
kurangnya prasarana/alat, anggaran minim, saksi banyak Masyarakat yang tidak
mau bersaksi, dan masyarakat masih engan untuk melapor. Sedangkan upaya yang
dilakukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penggunaan spektrum
frekuensi radio tanpa izin, yaitu berupa sosialisasi, memberikan peringatan
tertulis, dan menempelkan baliho di jalan-jalan.
Disarankan kepada penyidikan PPNS balkon dalam melakukan tugas dan
fungsi terus bekerja semaksimal mungkin, sehingga pelaku tindak pidana dibidang
telekomunikasi dapat dicegah. Disarankan juga supaya penyidik PPNS balkon
ditingkatkan kualitasnya khususnya keahlian dalam bidang penyidikan serta terus
meningkatkan sosialisasi.