Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sita jaminan merupakan segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Namun pelaksanaan eksekusi sita jaminan sertifikat hak milik atas tanah di pengadilan negeri banda aceh berdasarkan putusan nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bna tidak berjalan dengan semestinya.
Tujuan penelitian studi kasus ini untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi sita jaminan sertifikat hak milik di pengadilan negeri banda aceh, untuk menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan eksekusi sita jaminan sertifikat hak milik di pengadilan negeri banda aceh, untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam memutus pelaksanaan sita jaminan sertifikat hak milik berdasarkan putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bna
Metode Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum seperti putusan hakim. Data dalam penelitian studi kasus ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi sita jamina sertifikat hak milik pengadilan negeri banda aceh ada beberapa macam yaitu adanya permohonan eksekusi, Aamnaning, permohonan sita eksekusi, penetapan eksekusi, lelang, faktor penghambat pelaksanaan eksekusi sita jaminan sertifikat hak milik yaitu secara yuridis berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan dan non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan, pertimbangan hukum hakim dalam memutus pelaksanaan sita jaminan sertifikat hak milik berdasarkan putusan nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bna berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat.
Disarankan kepada pengadilan negeri banda aceh untuk mensosialisasikan kepada para pihak tata cara pelaksanaan eksekusi sita jaminan, untuk dapat mencegah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata, dan diharapkan kepada para pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela dan tidak mengalihkan objek perkara dan objek yang disita selama proses pemeriksaan perkara.