Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat dikatakan sah ketika dilaksanakan berdasarkan ketentuan masing-masing agama serta kepercayaan. Namun dalam kenyataannya perkawinan beda agama menjadi polemik yang menimbulkan multi tafsir sehingga menjadi celah untuk melakukan penyelundupan hukum.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan kedudukan sema dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, untuk menjelaskan status hukum bagi para pihak yang telah melakukan perkawinan beda agama, untuk menjelaskan implikasi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian doktorinal (doktorinal research) yaitu suatu peneliatian yang menganalisi hukum baik yang tertullis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Data dalam penelitian studi kasus ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia tergolong sebagai peraturan kebijakan tidak dapat menghapus atau mencabut pasal-pasal didalam Undang-Undang walaupun kebijakan SEMA ini tidak langsung mengikat secara hukum, status hukum bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan beda agama adalah sah hanya saja tidak ada kesesuaian antara agama dan KTP dengan kenyataan yang bersangkutan telah beralih agama saat perkawinan, implikasi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama akan berdampak pada hak anak, hak waris serta harta bersama suami istri dan keabsahan dari pencatatan perkawinan tersebut.
Diharapkan kepada pemerintah untuk serius menyelesaikan polemik perkawinan beda agama yang sudah lama terjadi dengan adanya pembaharuan terhadap pasal dalam undang-undang yang menimbulkan multi tafsir dan menjadi celah untuk mereka yang melakukan penyelundupan hukum, dan dapat menjelaskan dan mensosialisasian dampak dan akibat hukum dari perkawinan beda agama kepada pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama.