Perwalian merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup seorang anak yang belum dewasa atau anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dalam putusan Hakim Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna adalah putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam hal Penetapan ibu menjadi wali atas anak kandungnya yang masih dibawah umur sesuai dengan Pengangkatan Sumpah Wali Demi Hukum Pasal 345 KUHPerdata menjelaskan bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa di pangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, penetapan itu guna agar ibu dapat mewakili anak kandungnya dalam hal keperluan pengurusan penjualan harta anak dalam perwalian harta.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dasar alasan Ibu kandung mengajukan permohonan sebagai Wali anak dibawah Umur. Menjelaskan Pelaksanaan Persidangan Ibu Kandung sebagai Wali anak dibawah umur. menjelaskan dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh dalam mengabulkan Perkara Nomor : 2/Pdt.P/2021/Ms.Bna.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukan alasan Ibu kandung mengajukan permohonan sebagai wali anak dibawah umur untuk keperluan pengurusan penjualan harta anak di bawah umur. Pelaksanaan persidangan ibu kandung sebagai wali Anak dibawah umur pada proses persidangan pemohon dilakukan dengan secara terbuka untuk umum dan hakim juga menjelaskan kedudukan seorang wali sudah merupakan keharusan bagi anaknya. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh dalam mengabulkan Perkara nomor: 2/Pdt.P/2021/Ms.Bna. yaitu karena penetapan perwalian mengutamakan kemaslahatan, untuk mengisi kekosongan hukum dan membuat kepastian hukum dan keadilan.
Saran Kepada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam memberikan izin perwalian terhadap pemohon lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak. Selanjutnya kepada pemohon yang ditujukan sebagai seorang Wali harus mengelola harta si anak secara baik. Bagi para hakim diharapkan dapat memberi penjelasan kepada pemohonan orang tua sebagai wali bagi anak, bahwa mereka adalah wali secara otomatis dan berhak mewakili anaknnya didalam dan diluar persidangan.