Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian, menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna tentang hak istri yang tidak terpenuhi dalam perkawinan, untuk mengetahui tentang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna sudah atau belum mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, dan untuk mengetahui tentang keputusan penggadilan agama tentang hak-hak penggugat yang tidak terpenuhi dalam perkawinan.
Metode Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum seperti putusan hakim. Data dalam penelitian studi kasus ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tentang Hak istri yang tidak terpenuhi dalam perkawinan (Studi putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna) adalah mengabulkan permohonan gugatan cerai gugat yang diajukan istri (penggugat) terhadap suami (tergugat), menjatuhkan talak satu ba’in shugra suami (tergugat) terhadap istri (penggugat), menetapkan istri (penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak, dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara. Sedangkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna sudah atau belum mencapai tujuan hukum, yaitu keputusan hakim sudah mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.
Diharapkan kepada hakim dalam memberikan pertimbangan seharusnya memutuskan perkara dengan memberikan semua yang menjadi hak seorang istri yang diminta dalam gugatan dengan memperhatikan asas keadilan (tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak), kepastian hukum (tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat), dan kemanfaatan hukum (putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya).