Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, dianggap dapat memaksimalkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi melalui kantor pertanahan. Namun, pada kenyataannya masih terjadi kegagalan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dan upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian tanah melalui mediasi oleh kantor pertanahan Kota Banda Aceh.
Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Narasumber penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa 1 (satu) orang, dan Mediator 1 (satu) orang.
Berdasarkan hasil penelitian, Efektifitas penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh belum cukup efektif dapat dilihat dari data penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dapat dilihat belum cukup efektif penyelesaianya dari penyelesaian mediasi yang diperoleh Sejak tahun 2020 sampai tahun 2022, terdapat 20 (dua puluh) kasus sengketa tanah yang masuk laporan ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Berdasarkan jumlah tersebut yang berhasil didamaikan hanya 1 (satu) kasus (5%). Faktor penghambat dalam mediasi yaitu keterbatasan waktu dan biaya, ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan, ketidaktahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah, sertifikat tanah bermasalah atau tidak jelas, kehadiran pihak ketiga yang tidak diundang. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yaitu menambah waktu penyelesaian sengketa melalui mediasi, keterlibatan para pihak, memperkuat peran kantor pertanahan, meningkatkan pengawasan dan perlindungan, memperkuat kerja sama antara kantor pertanahan dengan instansi terkait, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Disarankan kepada pemerintah perlu meningkatkan dukungan terhadap lembaga penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dan melakukan sosialisasi terkait mekanisme penyelesaian sengketa dan kepada pihak yang bersengketa terkait pertanahan menambah pengetahuan yang cukup mengenai adanya alternatif penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.