Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, kepada pengadilan agama setempat.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan Faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/MS.Bna. Untuk menjelaskan pelaksanaan putusan hakim dalam putusan perkara Nomor
176/Pdt.P/2022/MS.Bna sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (library reseach) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai para pelaku perkawinan usia dini dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini setelah itu data akan dianalisis secara kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan Faktor-faktor yang menyebabkan anak bersedia melakukan perkawinan usia dini karena adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor perjodohan, faktor lingkungan dan faktor diri sendiri. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin yakni demi keselaman jiwa anak, kelanjutan pendidikan anak, keselamatan keturunan anak dan rasa kemanusiaan. Pelaksanaan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang memeriksa dan megadili perkara dispensasi nikah alasan pemohon mengajukan perkara ini ialah khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang antara anak perempuan dan calon suaminya karena keduanya telah lama kenal dan Pemohon akan lebih tenang karena anak Pemohon nantinya sudah ada yang menjaganya yaitu suaminya.
Disarankan Peran orang tua atau wali, baiknya menanamkan atau memberikan pemahaman pendidikan sejak dini di dalam kehidupan keluarga. Peran Hakim dalam memberikan solusi bagi orang tua dan anak terhadap dampak negatif bagi anak dalam melakukan perkawinan usia dini. Peran Mahkamah Syar’iyah dalam pelaksanaannya agar tidak hanya melihat suatu perkara dari segi legalitasnya saja, namun perlu adanya pertimbangan lain seperti perlindungan terhadap anak.