Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu menetapkan bahwa debitur hams dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para pihak lebih memilih penyelesaian kekeluargaan daripada menempuh jalur hukum, sehingga perlindungan hukum formil belum berjalan optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi
pelanggan dalam klausula baku secara Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian Wedding Organizer antara para pihak pengguna jasa. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam dalam perjanjian Wedding Organizer antara para pihak pengguna jasa. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian Wedding Organizer antara para pihak pengguna jasa.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang
pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian lapangan
terhadap 3 pemilik Wedding Organizer dan 10 pengguna jasa di Kota Banda Aceh, pelaksanaan perjanjian Wedding Organizer pada umumnya telah dilakukan secara tertulis dalam bentuk invoice dan surat perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Tahapan pelaksanaan meliputi konsultasi, penentuan paket, pembayaran DP 30%-50%, dan pelunasan H-7 sebelum hari H. Namun dalam praktik masih ditemukan kelemahan berupa kurangnya pemahaman pengguna jasa terhadap isi perjanjian. Penelitian juga menemukan 3 bentuk wanprestasi yang dominan, yaitu wanprestasi oleh Wedding Organizer berupa keterlambatan vendor dan ketidaksesuaian hasil dekorasi, wanprestasi oleh pengguna jasa berupa keterlambatan pembayaran dan pembatalan sepihak, serta wanprestasi karena force majeure. Penyelesaian sengketa yang paling dominan dilakukan adalah melalui musyawarah kekeluargaan dengan pemberian kompensasi, sedangkan penyelesaian melalui mediasi dan jalur hukum masih jarang ditempuh karena pertimbangan biaya, waktu, dan menjaga nama baik.
Disarankan kepada Disarankan agar perjanjian Wedding Organizer dibuat secara tertulis dan rinci, para pihak meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi prestasi, serta penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah dan mediasi guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.