Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas menyebutkan anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu- waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Namun dalam kenyataanya direksi PT BPRS Taman Indah Darussalam diberhentikan sepihak tanpa adanya alasan yang jelas.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk perbuatan melawan
hukum pemberhentian sepihak anggota direksi PT BPRS Taman Indah
Darussalam, untuk menjelaskan faktor penyebab perbuatan melawan hukum pemberhentian sepihak anggota direksi PT BPRS Taman Indah Darussalam, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pemberhentian sepihak anggota direksi PT BPRS Taman Indah Darussalam berdasarkan putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bna.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Bentuk perbuatan melawan hukum
pemberhentian sepihak anggota Direksi PT BPRS Taman Indah Darussalam
dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bna adalah melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, yang sepatutnya dalam masyarakat, Faktor penyebab perbuatan melawan hukum pemberhentian sepihak anggota direksi PT BPRS Taman Indah Darussalam adalah selama menjabat sebaga i direktur utama Penggugat dalam menjalankan bisnis dan Komisaris sudah tidak sejalan sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan usaha bank, Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pemberhentian sepihak berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh penggugat dan ketentuan hukum untuk mewujudkan keadilan.
Disarankan kepada Komisaris PT BPRS Taman Indah Darussalam untuk mematuhi aturan yang berlaku agar tidak terjadinya kerugian akibat pemberhentian sepihak, hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk lebih mempertimbangkan fakta lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan agar dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, para pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela.