Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun faktanya Badan Reinterasi aceh masih kesulitan dalam menjalankan kewenangannya terhadap pelaksanaan MoU helsinky yang akhirnya berdampak kepada mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka khususnya penerapan nilai-nilai MoU Helsinky tersebut.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pelaksanaan kesejahteraan rakyat melalui Badan Reintegrasi Aceh, untuk menjelaskan kendala Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pelaksanaan kesejahteraan rakyat melalui Badan Reintegrasi Aceh, untuk menjelaskan upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap pelaksanaan kesejahteraan rakyat melalui Badan Reintegrasi Aceh.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh tidak berjalan dengan baik, karena tidak mencerminkan kepentingan masyarakat. Kendala Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat Melalui Badan Reintegrasi Aceh ialah sumber anggaran bagi BRA merupakan hasil pokir dari setiap anggota DPRA. Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam mengawal kesejahteraan masyarakat terdampak konflik melalui Badan Reintegrasi Aceh dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi utamanya hanya sebatas norma hukum, faktanya hingga saat ini belum memiliki plot anggaran khusus untuk menjalankan programnya secara mandiri.
Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar mulai memberikan perhatian kepada BRA agar dapat secara mandiri melaksanakan kewenangannya tanpa dibayang-bayangi oleh kepentingan politik. Disarankan kepada DPRA agar dapat memproyeksikan anggaran kepada BRA. Disarankan kepada BRA berfungsi sesuai amanah Qanun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh.