Muhammad Farid
Universitas Muhammadiyah Aceh
faridmuhammad2305@gmail.com
Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan, dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertipikat hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kenyataannya Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) masih ditemukan penerbitan sertipikat ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan permasalahan sertipikat ganda, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan akibat penerbitan sertipikat ganda dalam pelaksanaan PTSL di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, pengacara, dan pemohon PTSL, serta didukung oleh penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penyelesaian sertipikat ganda dalam pelaksanaan PTSL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sertipikat ganda dilakukan melalui penelitian data fisik dan data yuridis, pemeriksaan administrasi, pengukuran dan pemetaan ulang, mediasi, serta pemberian rekomendasi penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda meliputi kesalahan administrasi, ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, kesalahan pengukuran, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya proses verifikasi dokumen. Akibat hukum yang ditimbulkan berupa ketidakpastian hukum, sengketa pertanahan, pembatalan sertipikat yang mengandung cacat administrasi, kerugian bagi para pihak, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi maupun jalur peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Badan Pertanahan Nasional meningkatkan ketelitian dalam setiap tahapan pendaftaran tanah, memperkuat sistem administrasi dan pengawasan, serta mengoptimalkan verifikasi data fisik dan data yuridis guna mencegah terjadinya sertipikat ganda. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan PTSL serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di bidang pertanahan