Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan agama sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang- Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat diantaranya persetujuan dari istri, suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka, suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Tetapi diwilayah hukum mahkamah syariyah banda aceh telah memutus perkara poligami tanpa memenuhi syarat yaitu izin isteri dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan.
Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan Faktor yang Mendorong Seorang
Suami Untuk Berpoligami, Hambatan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Izin Poligami dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Izin Poligami.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis
empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan Faktor yang Mendorong Seorang Suami
Untuk Berpoligami karena dibolehkan oleh agama dan peraturan negara, pemohoon tidak memiliki keturunan dari isteri pertama hingga isteri sebelumnya yang tidak mampu melayani suami terkait nafkah batin. Hambatan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Izin Poligami bahwa tidak majelis hakim tidak memiliki hambatan besar, tetapi konsistensi istri yang berubah-ubah untuk pemberian izin poligami menjadi penghambat dalam proses pemeriksaan permohonan poligami. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Izin Poligami tidak harus berpatokan kepada nilai nilai aturan hukum nasional, melainkan mempertimbangkan akibat hukum yang timbul apabila tidak mendapatkan izin dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Meskipun syarat poligami tidak terpenuhi, hakim dapat memutus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak apabila izin poligami tidak dikabulkan.
Disarankan kepada pemohon atau suami untuk benar-benar memberikan alasan yang benar dan bersikap adil apabila majelis hakim mengabulkan permohonan poligami. Disarankan bagi majelis hakim agar mendalami keterangan terkait pencabutan izin poligami oleh isteri. Disarankan kepada hakim dalam pertimbangannya agar tetap memakai norma-norma hukum islam,