Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut”. Namun pada kenyataanya terdapat perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah yang dilakukan oleh keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah warisan, akibat hukum terhadap penguasaan tanah warisan dan upaya yang dapat ditempuh ketika terjadi penguasaan tanah waris. Penelitian ini kajian dilakukan dengan melalui penelitian hukum normatif Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan adanya putusan yang inggrah. Akibat hukum dari kejadian tersebut menyatakan tanah objek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas ± 500 m² terletak di Gampong Ateuk Munjeng adalah tanah budel warisan ayah Penggugat menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 117 Ateuk Munjeng tidak memiliki daya berlaku menurut hukum. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaporlan le BPN untuk mediasi namun jika tidak ditemukan solusi maka akan dilanjutkan ke Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan perkara tersebut. Disarankan agar masyarakat, khususnya para ahli waris lebih memahami pentingnya pengelolaan dan pembagian harta warisan secara jelas dan sah menurut hukum guna menghindari sengketa di kemudian hari.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum dan Penguasaan Tanah Warisan