Pasal 48 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juncto Pasal
71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas pembinaan dalam lembaga dan penjara, kalimat pembinaan dalam lembaga menjadi bias karena vonis penitipan oleh majelis hakim mahkamah Syar’iyah Jantho pada perkara nomor 4/Jn-Anak/2023/Ms.Jth yang menitipkan anak ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pelaku anak melakukan jarimah pemerkosaan dan menjelaskan kendala dalam penerapan vonis penitipan anak di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap pelaku Jarimah Pemerkosaan dan menjelaskan upaya penanggulangannya.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch) yaitu mewawancarai responden dan informan, menelaah kepustakaan (Library Reserch) dengan mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan terkait topik yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberikan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan rasa keadilan pada diri korban. Kendala dalam penerapan vonis penitipan anak di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap pelaku jarimah pemerkosaan dalam menilai kepentingan pelaku anak dan terpenuhinya keadilan bagi korban dan upaya menanggulangi kendala yang ada dengan mengambil titik tengah untuk kepentingan pelaku anak dan korban serta memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.
Disarankan kepada hakim agar memberikan vonis penitipan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap pelaku anak dalam katagori jarimah pemerkosaan. Disarankan kepada pemerintah agar memfasilitasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar menjadi lebih optimal dan tidak mencampur aduk kewenangan antar lembaga pembinaan anak.