Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial menyebutkan jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan, jaminan kematian. Namun dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan pegawai kontrak belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan pegawai kontrak, untuk menjelaskan faktor hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan pegawai kontrak, untuk menjelaskan akibat hukum terhadap instansi-instansi terkait yang tidak mengikut sertakan pegawai kontrak dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan pegawai kontrak dalam bentuk penghasilan belum sesuai upah minimum (UM), jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi, keamanan dan keselamatan kerja belum maksimal, faktor hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan pegawai kontrak terjadi karena faktor hambatan internal dan faktor hambatan eksternal, akibat hukum terhadap instansi-instansi terkait yang tidak mengikut sertakan pegawai kontrak dalam jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS sendiri.
Diharapkan kepada para pemberi kerja untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan pegawai kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk meminimalisir terjadinya faktor hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan pegawai kontrak agar tidak terjadinya kerugian satu pihak, agar mendaftarkan para pegawai kontrak dalam jaminan sosial ketenagakerjaan agar terhindar dari sanksi administratif yang nantinya dapat merugikan perusahaan.