Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan setidaknya konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Namun kenyataannya selama ini paracetamol yang merupakan obat untuk anak-anak dalam beberapa jenis mengandung bahan berbahaya yang dapat memicu terjadinya gagal ginjal serta diperjual belikan secara bebas, hingga Dinas Kesehatan Aceh mencatat ada 31 kasus anak mengalami gagal ginjal akut dimana 20 anak meninggal dunia.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan terhadap konsumen atas peredaran obat yang mengandung bahan berbahaya. menjelaskan hambatan dan upaya dalam melindungi konsumen atas peredaran obat yang mengandung bahan berbahaya dan untuk menjelaskan peran dari instansi terkait dalam mengawasi peredaran obat yang mengandung bahan berbahaya
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Research) dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan (Library Research) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan perlindungan terhadap konsumen atas peredaran obat yang mengandung bahan berbahaya dilakukan dengan memberikan daftar obat yang harus ditarik dari pelaku usaha agar tidak diedarkan serta berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Hambatan yang nyata terjadi adalah kurangnya SDM dan anggaran serta kesulitan dari pihak BPOM untuk melakukan pengawasan kepada pelaku usaha yang melakukan penjualan melalui media online, sedangkan upaya yang dilakukan BPOM dengan mengajukan pembatasan edar jenis paracetamol dan mengawasi peredaran obat tersebut, serta meminta penambahan anggaran. Peran dari instansi terkait dalam mengawasi peredaran obat yang mengandung bahan berbahaya dilakukan oleh BPOM RI dengan melakukan pemeriksaan, penarikan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM RI memberikan instruksi kepada BPOM di tiap daerah untuk memperketat pengawasan
Disarankan kepada pelaku usaha agar tidak mengedarkan obat-obatan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan konsumen serta mematuhi peraturan perundang-undangan agar tercapai ha-hak konsumen. Disarankan kepada pelaku usaha mengikuti ketentuan terkait perlindungan konsumen. Disarankan kepada pemerintah menerapkan aturan hukum perdata dan hukum pidana kepada distributor akibat kelalaiannya atau mencoba meracuni konsumen dengan melebihkan zat yang kadarnya telah melebihi ambang batas penggunaan.